Catatan Fraksi DPRD Kaltara, Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

  • Whatsapp

TERASKATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat catatan dari DPRD Kaltara, saat agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kaltara Marli Kamis, mengatakan “ kinerja Pemprov Kaltara tidak optimal dalam realisasi anggaran. Hal ini dapat dilihat dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2021 yang mencapai sekitar Rp 263 miliar.

“Silpa sebesar ini mengindikasikan kinerja belum maksimal. Tahun ini perlu dilakukan optimalisasi anggaran,” ujar Marli.

Menurut Marli, fraksinya meminta program Beasiswa Kaltara Cerdas segera dibuka kembali melalui Dewan Pendidikan Kaltara. Mengingat, salah satu peran lembaga ini melakukan kontrol akuntabilitas dan penyelenggaraan pendidikan di setiap sekolah, tinggal bagaimana bisa tepat sasaran, sehingga tak muncul persoalan seperti tahun-tahun sebelumnya,” tutur Marli.

Pemprov Kaltara diminta memastikan ketersediaan anggaran untuk program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Penumpang. Pasalnya, penerbangan ke bandara perintis harus diupayakan, minimal bisa dua kali dalam sepekan. Ini bisa disinergikan dengan kementerian terkait dan pemerintah kabupaten setempat, “Rute yang selalu mengalami lonjakan penumpang harus diprioritaskan. OPD terkait perlu lakukan evaluasi per tiga bulan. Sehingga kebutuhan di wilayah-wilayah terpantau,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltara, Ainun Farida mengharapkan, adanya sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menciptakan keharmonisan. Sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik ke depan.

“Kami harap pelaksanaan APBD tahun ini jadi acuan, dalam perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya,” terang Ainun.

Fraksi Golkar juga berharap, Pemprov Kaltara melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam musrenbang berjenjang. Fraksi ini pun meminta, agar pokok pikiran (Pokir) DPRD Kaltara mendapat perhatian utama, Ainun menekankan urgensi diakomodirnya Pokir DPRD, karena usulan tersebut berangkat dari kebutuhan masyarakat. Agar Pemprov tidak sekadar memperhatikan, melainkan juga merealisasikannya.

Fraksi Golkar pun menilai porsi pendapatan dalam APBD Pemprov Kaltara stagnan. Sehingga, perlu ada optimalisasi pengelolaan hasil daerah yang dikelola provinsi. Termasuk optimalisasi pengelolaan aset daerah yang ada,“Keberadaan BUMD harus bisa dioptimalkan. Kalau BUMD tidak mampu, alangkah baik diaolkasikan ke pihak yang lebih mampu,” ujar Ainun.

Selanjutnya, Ketua Fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan, Muhammad Iskandar mengatakan, pelaksanaan anggaran tidak cukup jika hanya diukur dari standar akuntansi berbasis aktual. Melainkan harus diukur atas efisiensi dan efektivitas, terhadap daya ungkit pembangunan. “OPD harus dilakukan audit untuk perencanaan dan penyerapan anggarannya. Semua harus dihitung, termasuk sumber daya manusianya. Jangan sampai dikasih anggaran besar, tapi tak tahu cara pemanfaatannya,” ungkap Iskandar.

Kemudaian, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltara, Jufri Budiman, turut menekankan pentingnya peningkatan komponen pendapatan daerah.

Diharapkan pihak eksklusif bisa melakukan langkah yang kreatif untuk mengoptimalkan hal tersebut. Fraksi Gerindra menilai, kegiatan pembangunan di daerah perbatasan masih sangat minim, utamanya pembangunan akses jalan, Oleh sebab itu, Gubernur diharap bisa mengalokasikan anggaran lebih berimbang ke wilayah perbatasan. “Belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat juga harus lebih prioritas, dibanding belanja pemenuhan birokrasi. Hak masyarakat mendapat kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus diutamakan,” jelasnya.

Adapun, Wakil Ketua Fraksi Hanura Markus Sakke, meminta Pemprov Kaltara mendorong perusahaan pertambangan dan perkebunan memiliki jalan khusus. Sehingga tidak menggunakan jalan umum dalam pengangkutan material dan hasil panen mereka, “Ini dipandang perlu ada Pergub yang bisa mengaturnya,” ucap Markus Sakke.

Lanjut dia, Dinas PUPR-Perkim Kaltara harus lebih jeli dalam memperhatikan legalitas proyek yang dikerjakan. Utamanya masih ada proyek yang tidak memasang papan keterangan. Padahal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

“Peningkatan PAD juga agar benar-benar bisa dilakukan. Harus ada mekanisme lebih baik, dalam pengelolaan sumber daya alam. Perusahaan-perusahaan yang ada juga harus diminta berkantor di sini (Kaltara),” pintanya.

Terakhir, pandangan umum dari Fraksi Hanura yang meminta Disperidagkop Kaltara lebih maksimal dalam pembinaan dan pengembangan UMKM. Kemudian bisa dibantu dari akses permodalan mereka.

Pemprov Kaltara harus mengimplementasikan program perkebunan pangan berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Yacob Palung, mendesak Pemprov Kaltara melakukan perbaikan sarana dan prasarana akses jalan. Khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan.

“Kajian mendalam soal pengembangan ekonomi mikro dan kerakyatan juga sangat penting. Lalu skema penggajian buruh dalam menyambut investor harus dibahas sejak dini,” ujar Yacob.

Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus Baya menambahkan, Pemprov Kaltara untuk menindaklanjuti setiap catatan yang disampaikan masing-masing fraksi, Mengingat hal ini penting, untuk mewujudkan pembangunan berkualitas dan berimplikasi bagi masyarakat. “Kami tentu berharap agar poin-poin catatan yang disampaikan mendapat perhatian Pemprov Kaltara. Kemudian bisa segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan,” harapnya. (*)

Pos terkait