Asnawi Arbain : Harusnya Perhatian Pemprov Kaltara Lebih pada PT Lokal

  • Whatsapp

TERASKATAKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pengurus Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni HMI (KAHMI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah dilantik pada Sabtu (5/11). Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI Ahmad Doli Kurnia Tandjung hadir langsung sekaligus melantik puluhan pengurus tersebut di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara.

Pria yang juga menjabat Ketua Komisi II DPR RI itu berpesan, agar KAHMI mengambil peran dalam pembangunan di daerah. Menurutnya, jika sinergitas dengan pemerintah daerah terjalin, banyak hal yang dapat dilakukan secara bersama-sama.
Terkait peran para alumni HMI tersebut, Koordinator Presidium MW KAHMI Kaltara Asnawi Arbain menegaskan, pihaknya juga perlu memberikan masukan bagi pemerintah daerah. Salah satunya, soal kebijakan terhadap sektor pendidikan.
Menurutnya, Pemprov Kaltara mesti memberikan perhatian yang merata kepada belasan perguruan tinggi yang ada di daerah. Baik dari sisi pemberian bantuan beasiswa hingga kerjasama lainnya.
“Di usia 10 tahun Kaltara, sudah ada 17 perguruan tinggi yang terdiri dari 2 universitas, 1 institut, 7 akademi, 5 sekolah tinggi dan lain-lain. Perguruan tinggi ini memerlukan perhatian dan bantuan dari pemerintah provinsi,” ujarnya kepada media, Minggu (6/11).
Salah satu perguruan tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan diketahui menjalin kerjasama dengan pemprov perihal kuota beasiswa. Menurut Asnawi, langkah tersebut perlu didukung, namun pemprov juga harus memperhatikan perguruan tinggi yang ada di Kaltara.
“MW KAHMI memberikan apresiasi atas beasiswa yang diberikan kepada UPA (Universitas Patria Artha), sebagai kebijakan khusus. Alangkah baiknya kebijakan serupa juga diberikan kepada 17 perguruan tinggi yang ada di Kaltara itu secara merata dan proporsional,” tuturnya.
Sektor pendidikan dinilai penting untuk jadi atensi semua pihak. Asnawi juga menyinggung penganggaran beasiswa yang menurutnya perlu ditambah. Pasalnya, berdasarkan ketentuan undang-undang, APBN dan APBD diwajibkan untuk mengalokasikan 20 persen di sektor pendidikan.
“Kami juga mendorong anggaran beasiswa untuk ditingkatkan, karena tahun ini anggaran beasiswa itu hanya Rp15 miliar. Padahal di Kaltara ini pernah mencapai di angka Rp25 miliar. Beasiswa ini penting karena merupakan bantuan stimulan yang bersifat langsung dirasakan manfaatnya oleh adik-adik kita yang kuliah dan bersekolah,” terangnya.
Keberpihakan pada pendidikan itu, lanjutnya, tak hanya sekedar kebijakan tapi harus dibuktikan dengan keberpihakan anggaran secara konkret. Apalagi, Kaltara tengah mempersiapkan proyek besar, yakni Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning – Mangkupadi.
“Termasuk juga Kaltara sebagai kawasan penyangga IKN dan juga pembangunan KIPI meniscayakan ketersediaan SDM yang unggul, expert dan berintegritas. Kaltara harus mempersiapkan diri dengan baik,” tambahnya.(*)

Pos terkait