Pimpinan Komite II DPD RI, Hasan Basri, SE., MH
TARAKAN – Senator Asal Kalimantan Utara yang juga Pimpinan Komite II DPD RI, Hasan Basri, SE., MH. bersuara keras Menyoroti soal harga rapid test Menyusul hasil temuan dan investigasi Ombusman tentang harga Rapid test.
HB meminta kepada pemerintah pusat khususx kementerian terkait untuk mengevaluasi dan meninjau ulang kebijakan soal harga rapid test yang berbeda-beda disetiap daerah. Jgn sampai ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan ditengah situasi pandemi yang kemudian menyebabkan masyarakat kita semakin terbebani.
dikatakan HB, bahwa Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk biaya penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 667,20 triliun. dan akan ada revisi pada Perpres nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab anggaran sebelumnya sebesar Rp 641,27 triliun
“Dana sebesar ini sungguh luar biasa, tapi kita belum melihat dampak terbesar dimasyarakat, yang ada skrg justru adalah banyaknya PHK, Harga kebutuhan semakin naik, sementara Lapangan kerja tidak menentu bahkan banyak pengusaha yg gulung tikar” Ucapnya..
Disisi lain, berdasarkan Hasil investigasi ombusman, harga Rapid test yang bertujuan sebagai skrining atau penyaringan awal ini cuma 70.000, Tapi kenyataan dilapangan mulai 300-1jt, dan itu berbeda ditiap-tiap Daerah.
Jika tidak mau menggratiskan ke masyarakat, ya cukup masyarakat bayar modal rapid test, sehingga masyarakat kita dalam melaksanakan kegiatan ekonomi bisa terbantu yg berdampak pada membaiknya ekonomi di Masyarakat kita” Harapnya.
Berdasarkan Penelusuran yang dilakukan oleh Tim dari Ombusman, ditemukan berbagai varian harga rapid test, mulai dari 300 sampai dengan 1 juta, bahkan ada yang lebih, sehingga diharapkan pemerintah melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan khususnya keseriusan semua pihak dalam penangangan cocid-19 dan pemulihan Ekonomi memasuki Era New Normal. (*)
