TERASKATAKALTARA.com, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memberlakukan kelas standar bagi peserta BPJS Kesehatan. Dengan itu, tidak ada lagi pembagian kelas bagi peserta BPJS Kesehatan.
Kebijakan ini mulai diberlakukan pada awal 2021. Penerapannya dilakukan secara bertahap hingga akhir 2022. Kelas standar nantinya akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri. Dengan demikian, seluruh peserta mandiri nantinya akan tergabung menjadi hanya satu kelas.
Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI, Kamis (17/9) kemarin mengatakan, perumusan aturan kelas standar ini di bawah koordinasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Lalu, DJSN melibatkan sejumlah pihak yakni Kemenkes sendiri, BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan, kalangan akademisi, perhimpunan dan asosiasi rumah sakit.
”Perumusan meliputi konsep dan kriteria kelas standar yang akan diberlakukan dalam JKN,” ucapnya.
Ketentuan mengenai kelas standar tercantum dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Pada Pasal 54 A berbunyi untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan, menteri bersama kementerian/lembaga terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar paling lambat Desember 2020.
Kelas standar diharapkan menjadi solusi atas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Termasuk juga antisipasi terhadap lonjakan permintaan peserta untuk turun kelas demi menghindari membayar lebih mahal. (*)
