TerasKataKaltara – Sekretaris Komisi I DPRD Bulungan, Rozana Bin Serang menyoroti pentingnya akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia mendesak Pemkab Bulungan segera melakukan verifikasi dan validasi data tersebut guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan mencapai tujuan program.
“DTKS adalah fondasi utama dalam penyaluran bansos. Jika data tidak akurat, maka bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat yang membutuhkan justru bisa salah sasaran,” ujarnya.
Permintaan Sekretaris Komisi I ini sangat relevan mengingat beberapa hal. Pertama, pentingnya akurasi data. DTKS merupakan database yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan penerima manfaat berbagai program bantuan sosial. Akurasi data sangat krusial untuk memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan membutuhkan.
Kedua, potensi masalah akibat data tidak akurat. Jika data DTKS tidak akurat, maka dapat terjadi beberapa masalah seperti kesalahan penyaluran. Bansos bisa diterima oleh orang yang tidak berhak, sementara yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan.
“Anggaran negara yang digunakan untuk program bansos bisa terbuang percuma karena tidak tepat sasaran. Dan jika masyarakat merasa bahwa penyaluran bansos tidak adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun,” tuturnya.
Ia mengatakan, untuk mengatasi masalah ini, Pemkab Bulungan perlu melakukan beberapa langkah, seperti verifikasi dan validasi data secara berkala. Data DTKS perlu diperbarui secara rutin untuk memastikan data selalu relevan dengan kondisi di lapangan.
Kemudian, perlu juga melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi dan validasi data agar data yang diperoleh lebih akurat dan representatif.
“Pemerintah Daerah pun perlu memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai proses penyaluran bansos dan kriteria penerima manfaat,” ujarnya
Komisi I DPRD Bulungan pun mengusulkan beberapa solusi untuk meningkatkan akurasi DTKS, antara lain dengan membentuk tim khusus yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi data DTKS secara berkala.
Selanjutnya,menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan data DTKS demi mempermudah proses verifikasi dan validasi serta meningkatkan efisiensi.
Yang tak kalah penting, meningkatkan koordinasi antara Dinas Sosial dengan OPD terkait lainnya, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk memastikan data yang digunakan saling sinkron.
Dengan dilakukannya verifikasi dan validasi DTKS secara berkala dan komprehensif, diyakini penyaluran bansos di Kabupaten Bulungan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dan, DPRD Bulungan berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan. *
