TANJUNG SELOR- Ketua DPRD Bulungan, Kilat A.Md, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan dengan cermat. Hal ini dilakukan agar target 0 persen kemiskinan ekstrem di Bulungan dapat tercapai, sebagaimana Instruksi Presiden Joko Widodo.
“Saya minta Pemkab Bulungan untuk lebih cermat dalam memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan,” ujar Kilat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di Kantor Bupati Bulungan, Bulungan, Selasa (21/5/2024).
Kilat A.Md menegaskan bahwa data kemiskinan yang akurat merupakan kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan.
“Data yang akurat akan membantu kita dalam menentukan program dan intervensi yang tepat untuk membantu masyarakat miskin keluar dari jeratan kemiskinan,” jelas Kilat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar instansi terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Semua pihak harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem di Bulungan,” tegas Kilat.
Rakor Penanggulangan Kemiskinan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd.,M.Si, Sekda Risdianto, Kepala Bappeda dan Litbang Iwan Sugianta, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bulungan.
Dalam Rakor ini, Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan komitmen untuk terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di Bulungan.
“Kita akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem,” kata Syarwani.
Ia berharap Rakor ini dapat menghasilkan strategi dan program yang efektif untuk pengentasan kemiskinan di Bulungan.
“Mari kita bersama-sama bersinergi untuk membangun Bulungan yang sejahtera dan bebas dari kemiskinan,” ajak Syarwani.
Kepala Bappeda dan Litbang Bulungan, Iwan Sugianta, menjelaskan bahwa Rakor ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan dan memperbarui data kemiskinan di daerah.
“Kita harus melakukan pemutakhiran data agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iwan mengungkapkan bahwa terdapat 13 program, 25 kegiatan, dan 80 sub kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan di Bulungan pada 2024. Anggaran yang dialokasikan untuk program-program ini mencapai Rp138,6 miliar.
“Anggaran ini berasal dari APBD Kabupaten Bulungan, dana desa, dan sumber lainnya,” jelas Iwan.
Ia menambahkan bahwa sinkronisasi program dan kegiatan antar instansi menjadi kunci untuk memaksimalkan efektivitas pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), masih terdapat banyak masyarakat di Bulungan yang masuk dalam kategori miskin. Oleh karena itu, Rakor ini dilakukan untuk memverifikasi dan memvalidasi data tersebut.
