TerasKataKaltara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan memberikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif inovatif Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Bulungan dalam membuka Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Tenaga Kerja.
Peluncuran ULD ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Bulungan yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas.
Sekretaris Komisi I DPRD Bulungan, Rozana Bin Serang, dalam keterangannya inovasi itu merupakan langkah berani Distransnaker dan menjadi bukti bukti bahwa Pemkab Bulungan serius dalam memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang rentan, khususnya penyandang disabilitas.
“Dengan adanya ULD ini, kami yakin bisa menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses yang lebih mudah ke dunia kerja.”
ULD Ketenagakerjaan hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan layanan khusus bagi pencari kerja penyandang disabilitas. Unit layanan ini menyediakan berbagai informasi terkait lowongan pekerjaan, pelatihan, dan berbagai program yang dapat mendukung peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas.
Ia menyatakan, pembukaan ULD Ketenagakerjaan ini memiliki implikasi yang sangat signifikan, baik dari perspektif sosial maupun ekonomi. Beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi adalah pendirian ULD ini merupakan bentuk implementasi nyata dari berbagai peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Bulungan telah menunjukkan komitmennya untuk menjalankan amanat undang-undang.
ULD Ketenagakerjaan diyakini berkontribusi dalam meningkatkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Dengan memberikan akses yang sama terhadap kesempatan kerja, pemerintah telah memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
“Partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam dunia kerja tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan, keberhasilan ULD Ketenagakerjaan ke depan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program ini.
DPRD Bulungan pun optimistis ULD Ketenagakerjaan dapat terus berkembang dan memberikan layanan yang semakin berkualitas. Selain itu, DPRD juga mendorong agar seluruh stakeholder terkait dapat bersinergi untuk mendukung keberhasilan program ini.
“Kami berharap ULD Ketenagakerjaan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif. Mari kita bersama-sama memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara,” pungkas Rozana. *
