Teraskatakaltara, Tanjung Selor – Ketua Umum HMI Cabang Tanjung Selor Zulfikar, melontarkan kritik keras terhadap tingginya anggaran konsumsi di DPRD Kalimantan Utara. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan moral yang mencolok di tengah realitas pahit yang dialami masyarakat kecil.
“Di saat ada seorang ibu harus menggendong balitanya untuk mengais timun bekas demi bertahan hidup, dan di Tarakan ada warga yang mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi, bahkan sebelum meninggal sempat meminjam Rp10 ribu hanya untuk makan mie instan. justru DPRD Kaltara sibuk menghabiskan anggaran konsumsi dalam jumlah fantastis. Ini ironi yang tidak bisa ditoleransi,” tegas Zulfikar.
Ia menilai, besarnya anggaran konsumsi tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cerminan dari lemahnya empati dan keberpihakan terhadap rakyat. Menurutnya, publik berhak curiga bahwa orientasi kerja wakil rakyat telah bergeser.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa mereka lebih senang makan daripada bekerja. Pertanyaannya sederhana: berapa kali rapat dalam sebulan? Apa output konkret dari setiap rapat itu? Dan mengapa anggaran konsumsinya bisa begitu besar? Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” lanjutnya.
Zulfikar Ketua Umum HMI Cabang Tanjung Selor, juga mendesak adanya transparansi total terhadap penggunaan anggaran di lingkungan DPRD Kalimantan Utara. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak boleh dikhianati dengan praktik pemborosan yang tidak memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauh, ia meminta aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam. Audit menyeluruh harus segera dilakukan guna memastikan tidak adanya penyimpangan anggaran.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan audit secara menyeluruh. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan, maka harus diproses tanpa pandang bulu. Uang rakyat tidak boleh dijadikan alat untuk memanjakan elite,” ujarnya dengan nada tegas.
Menurutnya, situasi ini harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap kinerja dan integritas lembaga legislatif di daerah. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan fasilitas untuk hidup nyaman.
“Jika mereka tidak mampu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, maka lebih baik mundur. Jangan biarkan kursi kekuasaan diisi oleh mereka yang kehilangan nurani,” tutupnya.
