TERASKATAKALTARA.COM, BULUNGAN – Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Dr Yansen TP, M.Si meminta perusahaan di Kaltara berkolaborasi bersama Pemerintah dan stakeholder lainnya menurunkan stunting.
“Kita berbangga menyaksikan euforia semangat kader penanganan stunting yang luar biasa, berkolaborasi dengan Pertamina. Ini yang seharusnya memang kita saksikan. Ada kepedulian sosial,” ujar Wagub di Bunyu bertepatan kunjungan kerjanya bersama BKKBN RI ke lokasi program pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan penurunan stunting oleh PT. Pertamina EP Bunyu Field, Sabtu (24/6/2023).
Untuk diketahui Program pemberdayaan masyarakat PT. Pertamina EP Bunyu Field adalah Bunga Kemuning, kepanjangan dari Bunyu Sumber Pangan Kreasi Menu Entaskan Stunting. Program ini kolaborasi seluruh mitra binaan Pertamina EP Bunyu untuk mewujudkan pengentasan stunting .
Selain itu, ada program Ketinting, kepanjangan dari Keluarga Terlindung Stunting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Indonesia Maju dapat tercapai.
Wagub mengatakan di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan ditemukan 49 kasus stunting. Dan di Kaltara keseluruhan sebanyak 3.707 kasus.
Wagub optimis kasus stunting dapat diturunkan 14 persen (sesuai target pemerintah pada 2024), bahkan lebih dari angkat tersebut.
Alasannya, semangat dan kebersamaan stakeholder yang terkait dalam upaya penurunan stunting di Kaltara telah terjalin dengan baik mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), desa, kecamatan, kabupaten/kota, tingkat sampai provinsi.
“Ditambah juga bantuan yang kuat dari Pemerintah khususnya BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) untuk penanganan stunting di Kaltara,” ujar Wagub.
Wagub Kaltara Yansen TP mengatakan capaian tersebut merupakan buah kerja keras seluruh pihak, dimulai sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.
Tidak hanya itu, para bupati/wali kota diminta untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya. Ini harus didukung dengan sumber daya yang mencukupi dan tiap intervensi yang diperlukan harus sampai ke tingkat keluarga yang dikategorikan rawan stunting.
“Saya juga meminta kepada para akademisi, LSM, swasta, mitra pembangunan dan media agar mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, tetapi memerlukan kolaborasi dan dukungan dari semua elemen,” ujarnya. (dkisp/red/adv)
